🕳️Prediksi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Mengenai Potensi Tambang Ilegal

Nikel dan pasir besi saat ini merupakan komoditas strategis yang mendukung program hilirisasi industri nasional. Nikel, dengan permintaan global yang terus meningkat, menjadi daya tarik utama bagi para investor. Sementara itu, pasir besi memiliki peran penting dalam industri baja. Penguasaan atas alokasi dan izin kedua komoditas ini memberikan pengaruh ekonomi yang besar.

Implikasi Tata Kelola dan Transparansi

Isu gurita bisnis tambang yang melibatkan kepala daerah seperti Gubernur Sherly menyoroti pentingnya transparansi dan tata kelola pertambangan yang baik. Keterbukaan dalam proses perizinan, pemanfaatan dana bagi hasil pertambangan, serta pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan dan sosial menjadi krusial.

Gubenur maluku utara

Ancaman Tambang Ilegal dan Kerusakan Lingkungan: Banyaknya tambang ilegal di Maluku Utara telah berkembang menjadi masalah besar yang membahayakan negara dan lingkungan. Praktek ini tidak hanya terjadi di kawasan hutan, tetapi juga di pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi, seperti Pulau Gebe di Halmahera Tengah. Pertambangan nikel ilegal di pulau-pulau kecil ini menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan perikanan, serta hilangnya akses masyarakat lokal ke sumber air tawar..lkBeberapa perusahaan pertambangan, bahkan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), beroperasi secara ilegal . Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak memiliki izin lengkap seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK, atau mereka tidak memenuhi persyaratan reklamasi dan jaminan pascatambang. Menurut laporan, praktik ini melibatkan kerugian besar bagi penerimaan negara dan menunjukkan sistem hukum di daerah yang rapuh.mjj

Dugaan Afiliasi Bisnis dan Reaksi Pejabat Dugaan konflik kepentingan dengan pejabat tinggi memperparah masalah tambang ilegal ini. Beberapa bisnis di Pulau Gebe diduga melakukan tindakan ilegal yang terhubung dengan jaringan bisnis keluarga Gubernur Sherly. Gubernur Sherly memilih untuk tidak menjawab ketika ditanya tentang kepemilikan sebagian besar sahamnya di perusahaan tambang nikel. Sebaliknya, dia mengatur percakapan hanya tentang masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).mk

Sebaliknya, Gubernur Sherly menunjukkan upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan mendorong regulasi yang lebih adil, seperti yang ia bicarakan dengan Kementerian Hukum. Hal ini menunjukkan perpecahan: kepemimpinan digambarkan sebagai progresif dan reformis, dan tuduhan serius tentang bisnis dan pembiaran tambang ilegal. Penegasan hukum tentang kasus penambangan ilegal di Halmahera oleh pihak berwenang seperti Polda Maluku Utara dan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa masalah ini benar-benar membahayakan kemajuan Maluku Utara.kl

Tambang Ilegal Maluku Utara

Gubernur Sherly Tjoanda

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara

Regulasi Pertambangan Indonesia

Nikel Pulau Gebe